Lowongan Kerja Terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lowongan Kerja Terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika – Banyak pencari kerja yang enggan bekerja dengan gaji kecil karena gengsi dengan pendidikan yang sudah mereka miliki. Ini bisa menjadi jebakan untuk para pencari kerja, karena biasanya pekerjaan dengan gaji besar selalu di mulai dengan gaji kecil terlebih dahulu. Tidak ada salahnya bekerja dengan gaji yang mungkin belum sesuai dengan kemauan anda. Tapi carilah pengalaman yang bisa membuat anda mendapatkan gaji yang lebih besar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah kementerian Indonesia yang mengurusi bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan (1945–1999), Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001–2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005–2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny G. Plate.

Sejarah

“Api Nan Tak Kunjung Padam”, logo Departemen Penerangan RI
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.

Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.

Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu tuntutannya yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat UU No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers yang menghilangkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi ‘momok’ perusahaan pers selama Orde Baru. UU ini juga memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung ex-officio oleh Menteri Penerangan menjadi lembaga yang murni independen dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers. Pada tahun ini juga UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet Indonesia diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen Perhubungan saat itu.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Selain itu juga pada tahun tersebut, Lembaga Sensor Film yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres No. 153 Tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu’arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang baru untuk Internet yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos Indonesia melalui UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga mewarnai Depkominfo tahun-tahun ini.

Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.

Tugas dan fungsi
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika;
pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pendaftaran Paling Lambat : 14 DESEMBER  2022

POSISI:

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON EGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika, dengan ini dibuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PNPN yang terpilih akan ditugaskan pada Tim Hukum dan Kerja Sama, yaitu sebagai Analis Advokasi (sebanyak 2 (dua) orang) yang bertugas, antara lain:

  • Melakukan reviu terhadap peraturan perundangundangan;
  • Melakukan drafting terhadap jawaban, duplik, dan kesimpulan atas perkara yang dihadapi oleh Kementerian Kominfo c.q. Ditjen Aptika sebagai pihak;
  • Menghadiri persidangan;
  • Menyiapkan bahan atau dokumen hukum penanganan perkara/konsultasi hukum;
  • Melakukan tugas administrasi hukum.

I. PERSYARATAN UMUM

  • Warga Negara Indonesia;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun saat mendaftar;
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
  • Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/prajurit TNI/ Kepolisian Negara RI;
  • Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  • Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara RI;
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis;
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  • Lulusan Sarjana dari Program Studi yang terakreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan persyaratan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) pada skala 4;
  • Dapat berkomunikasi dengan baik;
  • Memiliki inisiatif yang baik dalam bekerja;
  • Mampu bekerja mandiri maupun dalam kelompok;
  • Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama kontrak berlangsung;
  • Mampu mengoperasikan perangkat komputer;
  • Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah dokumen, sharing folder dan online meeting; dan
  • Bersedia untuk tidak menikah selama 1 tahun pertama.

II. PERSYARATAN KHUSUS

  • Latar belakang pendidikan ilmu hukum (fakultas hukum), diutamakan dengan kekhususan praktisi hukum (hukum acara);
  • Memiliki ketelitian dan memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis;
  • Diutamakan menguasai Bahasa Inggris dengan baik (speaking, writing, dan listening);
  • Diutamakan memiliki pengalaman dalam drafting dan penyusunan jawaban, duplik, kesimpulan, daftar alat bukti.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

  • Mengirimkan aplikasi lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika melalui surat elektronik ke alamat e-mail berikut: hkaptika@kominfo.go.id
  • Format subyek email adalah sebagai berikut: HK_Analis Advokasi_(nama pelamar)

Surat elektronik hanya berisi 2 lampiran berkas dengan rincian sebagai berikut:

  • Lampiran 1 berisi: surat lamaran dan daftar riwayat hidup (dijadikan dalam 1 file berformat PDF, maks. 2MB). Dalam daftar Riwayat hidup disebutkan judul dan uraian singkat skripsi.
  • Lampiran 2 berisi: scan ijazah kelulusan perguruan tinggi, scan transkrip nilai akademik, scan SKCK dan scan sertifikat keahlian lainnya (dijadikan dalam 1 file berforma PDF, maks 2 MB).

IV. JADWAL REKRUTMEN

  • 18 November s.d. 2 Desember 2022 Pendaftaran dan pengumpulan berkas
  • 5 Desember 2022 Pengumuman lolos seleksi administratif
  • 7 Desember 2022 Ujian substansi
  • 12 Desember 2022 Tahap seleksi wawancara
  • 19 Desember 2022 Pengumuman hasil seleksi wawancara & Pemberkasan

V. KETERANGAN UMUM

  • Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui pengiriman surat elektronik sebagaimana disebutkan di atas.
  • Panitia tidak menerima lamaran melalui pos atau media lainnya.
  • Seluruh berkas persyaratan dikirimkan paling lambat, 2 Desember 2022.
  • Pelamar yang mengirimkan berkas setelah batas waktu pendaftaran dan pengumpulan berkas tidak akan di proses.
  • Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan hanya kepada peserta yang lolos melalui surat elektronik.
  • Dalam setiap tahapan seleksi, hanya pelamar yang dinyatakan lulus yang akan dihubungi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
  • Segala jenis pertanyaan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan PPNPN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat disampaikan melalui alamat email hkaptika@kominfo.go.id.
  • Kegiatan seleksi tidak dipungut biaya.
  • Segala keputusan Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika final dan tidak dapat diganggu gugat.

YUKK GABUNG DI CHANNEL TELEGRAM AGAR TIDAK KETINGGALAN INFO LOKER TERBARU SETIAP HARI KLIK: DAFTAR DISINI

Kirim Lamaran dan melengkapi dan menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, FC ijazah dan transkrip dan pelengkap lainnya seperti Foto terbaru pelamar, guna mendaftar dan mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai baru diperusahaan yang dimaksud: sampai disini Lowongan Kerja Terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Mencari pekerjaan memang memakan waktu yang tidak sebentar, bahkan ada beberapa para pencari kerja yang membutuhkan tahunan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang di inginkan. Jangan jadikan ini hal yang menjadi semangat anda padam. Tapi gunakan waktu saat menunggu panggilan kerja untuk mencoba banyak hal baru, dan jangan gengsi untuk memulai dari hal kecil.

Cek Artikel Lainnya :